Kasus stunting kini sudah bukan lagi masalah Kementerian Kesehatan RI, namun juga melibatkan multi sektor serta kementerian lainnya setelah hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes RI tahun 2013 menyebutkan prevalensi sebesar 37,2 persen atau 9 juta anak.
Dalam Seminar Strategi Multi Sektor dalam Penanganan Stunting yang diadakan pada Selasa (14/8/2018) menargetkan pada tahun 2018, angka tersebut akan turun menjadi 29 persen. Target ini telah dimasukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan, jika menilik pengalaman dari negara-negara yang menjadi rujukan dunia mengenai kecepatan menurunkan stunting, misalnya Peru dan Vietnam bisa menurunkan sebanyak 2 persen per tahunnya. Jika sinergi dan konvergensi berjalan terus, minimal Indonesia dapat mencapai penurunan sebanyak 1,5 persen tiap tahun.
"Tapi kita harus sadar bahwa kita dasarnya udah tinggi, 37,2 persen kalaupun turun misalnya sampai 25 persen pun itu masih masalah public health, masih masalah kesehatan masyarakat. Bandingkan misalnya dengan China. China (jumlah penduduknya) 1,35 miliar dia anak stuntingnya 9 persen. Itu perbandingannya," imbuh dr Fasli.
Pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun lalu yang hanya 100 kabupaten, di antaranya NTB, NTT, Babel, dan Sulawesi Tengah. Prevalensi stunting di Indonesia pada 2016 dilaporkan telah dilaporkan turun ke level 33,6 persen, namun masih terjadi di semua kelompok ekonomi.
Tonton juga 'Kontroversi SKM, Fadli Zon '37% Anak Indonesia Stunting'':
(frp/up)











































