Saran YLKI Soal 'Ironi' Cukai Rokok untuk Talangi BPJS Kesehatan

Jakarta - Untuk menutupi defisit, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan akan mendapat talangan Rp 1,48 triliun dari cukai rokok. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutnya sebagai ironi.

"Sebab dengan menggali dana cukai rokok untuk menutup BPJS sama artinya pemerintah menyuruh rakyatnya merokok. Sama artinya pemerintah mendorong agar rakyatnya sakit, karena konsumsi rokok," kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.

YLKI khawatir, muncul paradigma bahwa aktivitas merokok merupakan bentuk bantuan agar BPJS tidak defisit. Para perokok merasa sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sampai-sampai muncul ajakan untuk merokok guna membantu pemerintah.

"Sebuah ajakan yang sesat pikir," sebut Tulus, dalam tulisannya kepada wartawan, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Ditambal Cukai Rokok, Mampukah BPJS Kesehatan Atasi Defisit?

Agar tidak kontraproduktif, YLKI menyampaikan sejumlah saran terkait pemanfaatan cukai rokok. Saran pertama adalah menghentikan upaya menaikkan produksi rokok, khususnya produksi rokok berskala besar.

"Pada 2018, produksi rokok nasional diperkirakan mencapai 321,9 miliar batang. Produk sebanyak itu akan masuk ke mulut konsumen Indonesia, dan jadi penyakit," katanya.

Saran berikutnya adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan, hingga 57 persen dari sekitar 40 persen saat ini. Menaikkan cukai rokok, menurut Tulus selain akan menaikkan pendapatan pemerintah, juga bisa menurunkan jumlah perokok.

Baca juga: Pajak Rokok Tambal Defisit BPJS, Anies Apresiasi Jokowi

Saksikan juga video 'Duh! Pak Anies Kerepotan BPJS Nunggak ke RSUD di Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]

(up/fds)