Masalah Penyediaan Obat dengan BPJS Kesehatan Bukan yang Pertama

Jakarta - Masalah penyediaan obat selama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebetulnya sudah terjadi beberapa kali. Masalah dilatari minimnya dana dan ketepatan pembataran, yang berbenturan dengan kebutuhan finansial industri farmasi.

"Bahan baku kita sampai hari ini masih impor dari India atau China. Pembayaran dan besarnya dana harus tepat untuk mencukupi ongkos produksi serta harga bahan baku obat," kata Ketua Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dan Industri Bahan Baku Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) Vincent Harijanto pada detikHealth, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: BPJS Kesehatan Utang Rp 6 Triliun, Pengusaha Obat Menjerit

Menurut Vincent, minimnya dana sempat tertangani dengan efisiensi dari pihak pengusaha. Efisiensi tanpa mengabaikan kualitas memungkinkan obat masih tersedia bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Efisiensi yang masih diterapkan, kini tak bisa lagi menutup seluruh masalah penyediaan obat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Vincent mengatakan, masalah saat ini terletak pada pembayaran dari rumah sakit pada pedagang farmasi. Rumah sakit membayar dengan dana yang digelontorkan pemerintah pada BPJS Kesehatan. Keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan dan pemerintah, berdampak pada pelunasan utang dari rumah sakit pada pedagang farmasi.

Keterlambatan pembayaran bisa memengaruhi pemenuhan kebutuhan obat bagi peserta JKN. Vincent berharap rumah sakit segera menggunakan dana yang telah dikucurkan pemerintah untuk membayar utang pesanan obat. Harapan yang sama juga ditujukan pada BPJS Kesehatan dan pemerintah supaya tak lagi menunggak pembayaran klaim pengobatan.

Baca juga: Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan Bisa Dicicil, Begini Caranya

(Rosmha Widiyani/up)