Jumat, 03 Agu 2018 13:18 WIB

Lempar-lemparan Implementasi Peraturan Baru BPJS Kesehatan

Widiya Wiyanti - detikHealth
Polemik peraturan PBJS Kesehatan. Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
Jakarta - Peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi suatu polemik yang nampaknya tak kunjung usai. Peraturan yang disebut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) No. 2, 3, dan 5 dinilai bisa merugikan masyarakat menurut pihak asosiasi profesi.

Namun, BPJS Kesehatan sendiri menganggap bahwa peraturan tersebut sama sekali tidak menurunkan mutu pelayanan, tetapi justru bisa mengefisiensi pembiayaan.

Deputi Direksi Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Jenni Wihartini mengatakan bahwa peraturan tersebut diatur berdasarkan diskusi dengan ahli profesi, dan disebut menyetujui kesepakatan tersebut.

"Di berita acara sepakat mengatur. Intinya menyepakati, misalnya PERDAMI (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia), kepalanya sendiri mengusulkan (visus) 6/18. Saya dari sisi hukumnya saja, kalau nggak salah ketuanya sendiri yang taken," ujarnya kepada detikHealth saat ditemui di kawasan Jl Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (2/8/2018).

Tetapi Jenni mengaku mengetahui bahwa pihak ahli profesi justru tidak menyetujui peraturan tersebut setelah dibuat dan meminta untuk dicabut. Ia menegaskan bahwa mereka membatalkan secara sepihak.

"Kalau menarik dari sisi hukum saja, suatu kesepakatan tiba-tiba nggak jadi MoU (nota kesepemahaman) deh, kan harus diomongin dulu. Belum ada rapat lagi langsung menarik berita acara. Kita sih jalan saja, kan berita acara nggak bisa dibatalkan sepihak, itu wanprestasi. Ada keberatan terus ada pertemuan, ini nggak pernah bilang," jelasnya.



Di lain pihak, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menaungi asosiasi ahli profesi meminta BPJS Kesehatan untuk membatalkan Perdirjampelkes tersebut. Sekretaris Jenderal PB IDI, dr M Adib Khumaidi, SpOT pun mengaku memang ada pertemuan antara BPJS Kesehatan dengan ahli profesi.

"Memang ada (pertemuan), tapi jangan dibuat peraturan dulu," tuturnya saat ditemui di Kantor Pusat PB IDI, Jakarta Pusat.

Pihak PERDAMI pun melalui salah satu pengurusnya, dr Johan Hutauruk, SpM(K) mengatakan bahwa peraturan tersebut justru bisa meningkatkan angka kebutaan di Indonesia karena katarak. Hal ini dianggap bertolak belakang dengan program Indonesia yang tengah menurunkan angka katarak.

"Risiko buta semakin hari tambah banyak, orang dengan gangguan mata rentan cedera. Kalau sudah cedera kan biaya semakin meningkat," katanya.

Meskipun menuai polemik antara lembaga, Perdirjampelkes No. 2, 3, dan 5 ini tetap diterapkan oleh BPJS Kesehatan dengan harapan bisa efisiensi pembiayaan hingga mencapai 360 miliar rupiah.




(wdw/fds)