Kamis, 02 Mei 2019 12:37 WIB

557 RS Akan Habis Akreditasinya, Terancam 'Putus Kontrak' dengan BPJS

Rosmha Widiyani - detikHealth
Ada 557 rumah sakit yang sudah atau akan habis akreditasinya hingga Desember 2019 (Foto: Grandyos Zafna) Ada 557 rumah sakit yang sudah atau akan habis akreditasinya hingga Desember 2019 (Foto: Grandyos Zafna)
Topik Hangat Putus Kontrak RS-BPJS
Jakarta -
Akreditasi menjadi syarat wajib kerja sama antara rumah sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sayangnya beberapa rumah sakit masih lalai hingga izin akreditasi menjadi kadaluwarsa.

"Rumah sakit yang akreditasinya sudah habis atau belum punya maka kerja samanya bisa diputus. Untuk jumlah rumah sakit yang masa akreditasinya sudah habis bisa dicek di situs Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)," kata Ketua KARS dr Sutoto pada detikHealth, Kamis (2/5/2019).

Dalam Surat Pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada 557 rumah sakit yang masa berlaku akreditasinya sudah atau akan habis hingga 31 Desember 2019. Menurut Sutoto, daftar tersebut bisa dikonfirmasi terlebih dulu dengan yang ada di situs KARS. Beberapa rumah sakit mungkin sudah ada yang memasukkan permohonan akreditasi atau sedang dalam masa penilaian.

"Saya tidak hafal untuk jumlah pastinya karena itu bisa dicek langsung di situs KARS. Sebagian besar sebetulnya sudah paham akreditasi meski masih ada yang belum aware soal akreditasi. Hingga saat ini ada 2.100 rumah sakit yang sudah terakreditasi," ujar Sutoto.



Rumah sakit yang akreditasinya sudah habis atau belum punya maka kerja samanya bisa diputus dr Sutoto - Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)


Menurut Sutoto, akreditasi menjamin kualitas layanan yang diberikan rumah sakit pada masyarakat. Menurut Sutoto, masa pengingat terkait akreditasi yang sudah kadaluwarsa sudah ada mulai 6 bulan sebelum jatuh tempo. Pengingat kembali diberikan dari sistem KARS pada rumah sakit pada 3 bulan sebelum jatuh tempo.

Permohonan akreditasi harus diberikan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlakunya habis. Selang waktu tersebut digunakan tim evaluasi untuk survei dan menilai langsung kondisi rumah sakit serta kemampuan sumber daya manusia. Misal adanya sarana pengolahan air limbang dan identifikasi pasien sebelum pelaksanaan tindakan medis.

"Akreditasi ini bersifat melindungi masyarakat. Misalnya dalam proses identifikasi pasien sebelum tindakan operasi. Jika tidak terakreditasi bisa saja rumah sakit salah bagian saat melakukan operasi," kata Sutoto.



Tonton video Sri Mulyani Beri Sinyal Iuran Peserta BPJS Bakal Naik!:

[Gambas:Video 20detik]


557 RS Akan Habis Akreditasinya, Terancam 'Putus Kontrak' dengan BPJS
(up/up)
Topik Hangat Putus Kontrak RS-BPJS