Kamis, 14 Mei 2020 04:00 WIB

5 Alasan RI Harus Pikir Ulang Sebelum Longgarkan PSBB Corona

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth

Kampanye melawan COVID-19 di Makassar (Foto: ANTARA FOTO/ARNAS PADDA)

Topik Hangat 'Berdamai' dengan Corona

Jakarta -

Pemerintah tengah merencanakan relaksasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan ada rencana dari pemerintah untuk memberikan relaksasi PSBB kepada wilayah seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"Ada gagasan relaksasi PSBB, dimulai dari daerah yang menunjukkan kasus sangat kecil penambahannya. Saat ini seperti Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng. Tetapi Jatim, Yogyakarta dan beberapa luar jawa justru menunjukkan sebaliknya," ucapnya Selasa (12/5/2020).

Meski begitu, faktanya laporan kasus Corona baru di Indonesia masih tinggi bahkan meningkat. Tak sedikit pula yang sebelumnya masih melanggar aturan PSBB.

Benarkah Indonesia sudah siap melonggarkan PSBB? Berikut fakta Corona di Indonesia yang dirangkum detikcom pada Kamis (16/4/2020).

1. Laporan kasus baru meningkat

Indonesia masih melaporkan peningkatan kasus Corona. Pada hari Rabu (15/4/2020) saja, ada sebanyak 689 kasus Corona baru yang dilaporkan.

Angka ini kemudian menjadi rekor tertinggi usai sebelumnya mencatat laporan peningkatan kasus Corona terbanyak pada 9 Mei dengan 533 kasus.

2. Target 10 ribu tes perhari belum tercapai

Pada 13 April lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan setidaknya 10 ribu tes per hari. Namun hingga kini data uji spesimen yang dilaporkan setiap harinya belum mencapai 10 ribu.

"Saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10 ribu," kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, 13 April 2020 lalu.

Sementara itu jumlah spesimen tertinggi yang diperiksa tercatat pada Jumat (8/5/2020) dengan total 9.630 spesimen. Berikut data uji spesimen dalam kurun waktu 5 hari terakhir yang dihimpun dari data Kementerian Kesehatan RI.