Massa tenaga kesehatan yang diklaim mewakili lima organisasi profesi termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) kembali memenuhi jalanan depan gedung DPR RI. Berdasarkan pantauan detikcom Senin (5/6/2023), keluhan yang diutarakan dalam demo tersebut masih sama seperti sebelumnya, yakni mendesak pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law segera disetop.
Menurut juru bicara aksi demo, dr Beni Satria, para organisasi profesi tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut dan RUU Kesehatan Omnibus Law terkesan terburu-buru disahkan. Jika permintaan tak digubris, para nakes mengancam layanan kesehatan nantinya terhenti imbas mogok kerja nasional.
Kekhawatiran terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat juga disoroti Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi. Ia menilai para dokter sebaiknya kembali mengingat sumpahnya untuk selalu mengutamakan keselamatan pasien, alih-alih kepentingan pribadi atau organisasi profesi.
"Aksi demo organisasi profesi cenderung tidak ada kepentingan publik dan pelayanan yang diberikan terhadap pasien," kata dr Nadia saat dihubungi detikcom Senin (5/6).
"Jika kita telisik isi dari RUU Kesehatan, yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, justru sekitar 85 persen terkait langsung dengan perbaikan pelayan kesehatan, dan ini sangat jarang dibahas oleh organisasi profesi dalam forum publik," lanjutnya.
Sementara, menurut dr Nadia, sisa 15 persen dari isi RUU Kesehatan Omnibus Law bak dijadikan bahasan masalah atas keseluruhan polemik yang ada. Padahal, disebutnya, tidak ada kaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Simak Video "Video Kemenkes Ungkap Sulitnya Dapatkan Dokter di Daerah 3T"
(naf/up)