Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr dr Muhammad Adib Khumaidi menyoroti masih kurangnya jumlah dokter spesialis di Indonesia. Menurutnya kondisi ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.
Data menunjukkan rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk. Dengan kata lain hanya 47 dokter per setiap 100.000 penduduk.
Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan rasio rata-rata di dunia yang sebesar 1,75. Rasio tersebut pun menempatkan Indonesia pada peringkat ke-147 di dunia. Sementara di tingkat ASEAN, Indonesia menduduki ranking ke-8.
Di sisi lain, data IDI pada Desember 2023 menunjukkan saat ini jumlah dokter spesialis di Indonesia sebanyak 47.454 dokter, dengan rasio 0,17 per 1.000 penduduk. Padahal menurut dr. Adib dengan jumlah seluruh penduduk di angka 280 juta jiwa, maka jumlah ideal dokter spesialis setidaknya 78 ribu dokter. Angka tersebut merujuk dari target rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk yaitu 0,28 per 1.000 penduduk.
"Kalau kita memakai target yang menjadi rujukan yaitu 0,28 per 1.000 penduduk, maka kita membutuhkan total 78.400 dokter spesialis untuk 280 juta penduduk Indonesia," kata dr Adib.
Selain produksi jumlah dokter spesialis yang lebih banyak, dr Adib juga menekankan pentingnya proses distribusi dokter. Hal ini perlu diperhatikan terlebih melihat sebaran dokter spesialis yang belum merata lantaran banyak yang lebih memilih praktik di kota besar, khususnya di Pulau Jawa. Diketahui sebanyak 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Upaya Kemenkes Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengakui jumlah dan distribusi dokter spesialis yang tidak merata masih menjadi PR utama yang belum terselesaikan selama 79 tahun. Salah satu penyebabnya lantaran biaya pendidikan yang mahal, sehingga membuat jumlah dokter spesialis sangat kurang di Tanah Air. Ditambah, fakultas kedokteran yang menyediakan pendidikan dokter spesialis juga terbatas.
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis yang masih sangat minim. Pihaknya telah menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengejar pemenuhan tenaga kesehatan dengan menambah jumlah prodi kedokteran supaya makin banyak menghasilkan dokter dan dokter spesialis.
Selain itu juga mendorong program pendidikan dokter berbasis rumah sakit (hospital based). Upaya ini dilakukan dengan menambah sistem pendidikan dokter spesialis yang semula University Based ditambah Hospital Based. Adapun program ini diperuntukkan bagi calon dokter spesialis yang berasal dari luar Pulau Jawa. Nantinya seluruh calon dokter spesialis tidak akan membayar uang pendidikan.
"Isunya itu harganya mahal. Pendidikan dokter spesialis ini sama dengan pendidikan dokter di seluruh dunia, tidak usah bayar uang kuliah, tidak usah bayar uang pangkal," kata Budi saat menghadiri Peresmian Pendidikan Dokter Spesialis Hospital Based di RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta Barat beberapa waktu lalu.
Selain itu, calon dokter spesialis juga akan menjadi tenaga kontrak dari rumah sakit. Sehingga bisa mendapatkan benefit atau keuntungan yang setara dengan pekerja di rumah sakit misalnya seperti gaji bulanan.
PPDS Berbasis Rumah Sakit Diharap Cetak Dokter Spesialis Berstandar Internasional
Sebagai informasi, program PPDS Hospital Based diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2024 lalu. Kehadirannya diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
"Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan, ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar internasional," tukas Jokowi saat meluncurkan PPDS Hospital Based di RSAB Harapan Kita, Jakarta.
Simak Video "Video Guru Besar FKUI Tuding Menkes Bikin Distribusi Dokter Tak Merata"
(prf/ega)