Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan pesantren. Kepala BPOM Taruna Ikrar menuturkan kerjasama ini memiliki potensi yang besar untuk ekonomi Indonesia.
Potensi ini muncul mengingat sumber daya manusia PBNU yang begitu besar untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Menurut Taruna, langkah ini juga selaras dengan instruksi Presiden Prabowo agar BPOM bisa berkontribusi baik untuk UMKM.
"Posisi Nahdlatul Ulama sangat penting bagi kami, pertama dari sumber daya manusia, pesantren kita yang jumlahnya puluhan ribu. Kedua dari pesantren-pesantren ini, kita punya saudara-saudara, anak-anak kita punya peran yang kita harapkan punya kemandirian ekonomi ke depan," kata Taruna dalam sambutannya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
Terkait kerja sama ini, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku sangat senang. Ia berharap nantinya UMKM di lingkungan pesantren bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik lagi.
Kerjasama ini akan diterapkan dalam langkah-langkah konkret agar terlaksana secara struktural di jaringan PBNU seluruh Indonesia.
"Saya mengucapkan terima kasih dengan Badan POM atas kerjasama yang sudah dilakukan bersama. Ini untuk mendampingi UKM-UKM di lingkungan NU yang memang kita punya banyak sekali, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat umum," jelasnya dalam kesempatan yang sama.
Apa Isi Kesepakatannya?
Taruna mengatakan BPOM akan melakukan asistensi secara langsung bersama UMKM di jajaran PBNU untuk melakukan follow up, terkait apa yang bisa dilakukan pengusaha. Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga akan memberikan bimbingan.
Bimbingan yang diberikan meliputi bagaimana proses produksi produk pangan dan obat yang baik dan sesuai dengan 'good manufacturing practice'. Salah satu contohnya adalah bagaimana produsen bisa mengatur dapur produksi agar sesuai dengan standar keamanan dan mutu.
"Nanti output dari produk-produk itu akan kita mempermudah memberikan izin edarnya. Kan selama ini izin edar itu butuh waktu. Karena kita sudah dampingi dari awal maka kita yakin produk-produknya sudah memenuhi standar," tandas Taruna.
Simak Video "Video: BPOM Minta Tambahan Anggaran Rp 2,6 T, Tak Mau Kasus Gagal Ginjal Akut Terulang"
(avk/avk)