Ramai perbincangan soal BPJS Kesehatan masuk nominasi nobel peace prize atau Nobel Perdamaian 2025 di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan keabsahan kabar tersebut dan menudingnya sekadar klaim sepihak, mengingat laman resmi Nobel Prize menyatakan nama-nama nomine dan info nominasi lain setelah pengumuman di bidang kimia, fisika, fisiologi atau kedokteran, hingga bidang perdamaian serta sastra, dirahasiakan sampai 50 tahun kemudian.
Kendati demikian, komite Hadiah Nobel mengungkap ada 338 kandidat yang dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2025. Angka ini terdiri dari 244 individu dan 94 organisasi.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti memastikan informasi nominasi tersebut benar adanya dan bukan hasil klaim internal lembaga.
"Ya, jadi bisa ditanyakan bukan ke saya, tapi ke pihak yang mengusulkan. Kami di BPJS Kesehatan hanya menerima kabar nominasi itu secara resmi. Kami tetap optimis, karena kontribusi BPJS terhadap akses dan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia sudah nyata," beber Prof Ghufron dalam konferensi pers Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan jika dibandingkan dengan tokoh seperti Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 yang dikenal lewat program mikro kredit Grameen Bank, dampak sosial BPJS Kesehatan sebenarnya jauh lebih luas.
"BPJS tidak hanya urusan pembiayaan, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menjamin akses kesehatan bagi masyarakat miskin," jelasnya.
Saat ini, lebih dari 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) ditanggung oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah menanggung lebih dari 37 juta peserta.
"Artinya, lebih dari 130 juta warga kini bisa mengakses layanan kesehatan yang dulunya sulit dijangkau. Itu capaian luar biasa dalam waktu relatif singkat," tambah Prof Ghufron.
Simak Video "Video Dirut BPJS Kesehatan Bicara soal Rencana Pemutihan Tunggakan"
(naf/naf)