.webp)
Puspadewi, Koordinator Program dari Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa standar pelayanan puskesmas seharusnya mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Namun menurutnya masih ada puskesmas yang belum memenuhi standar pelayanan seperti yang disebutkan dalam Permenkes tersebut.
"Puskesmas adalah tempat berobat paling dekat bagi masyarakat. Tapi hasil penelitian kami menemukan masih ada puskesmas yang tidak memenuhi standar sesuai Permenkes, antara lain belum memiliki ruang persalinan, ruang ASI, juga pelayanan tes papsmear," tutur Dewi, dalam konferensi pers hasil penelitian soal puskesmas di DKI Jakarta dan Bogor, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2015).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penelitian ini merupakan hasil kerja sama dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Solidaritas Perempuan serta Lembaga ELVA. Penelitian dilakukan di puskesmas. Cilincing, Manggarai Selatan, Manggarai Utara, Pagujaten, Sawah Besar, Duri Kepa, Muara Baru, Cililitan, Prumpung, Rawa Badak, Rawa Jati dan Bojong Gede.
Penelitian dilakukan oleh 60 orang ibu-ibu dari berbagai komunitas dan melibatkan 1.800 responden. Para responden dipilih secara acak diberikan pertanyaan seputar pelayanan puskesmas, fasilitas yang tersedia serta tingkat pengetahuan masyarakat soal pelayanan puskesmas.
Hasilnya, 7 dari 12 puskesmas belum memiliki fasilitas yang memadai sesuai dengan standar yang diatur permenkes. Beberapa fasilitas yang dikeluhkan antara lain ruang tunggu yang sempit, ruang poli yang kurang lengkap, hingga toilet dan tempat parkir yang terbatas.
Soal pelayanan reproduksi, penelitian ini menyebut bahwa tidak ada pelayanan papsmear di Puskesmas Pagujaten dan Puskesmas Sawah Besar. Keluhan lainnya adalah tidak ada ruang menyusui di Puskesmas Prumpung dan Duri Kepa, serta belum adanya ruang persalinan di puskesmas tingkat kelurahan.
Sementara itu di Puskesmas Rawa Jati dan Muara Baru, hal yang dikeluhkan adalah kurang jumlah tenaga medis. Hal ini membuat jumlah pasien terbatas, sehingga tak semua pasien bisa berobat di saat itu juga.
Baca juga: 144 Tenaga Kesehatan Terima Pelatihan Tim Nusantara Sehat Angkatan Pertama
Melalui penelitian ini, Solidaritas Perempuan selaku salah satu lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap isu perempuan berharap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah mau berbenah. Sebabnya, puskesmas merupakan tujuan utama masyarakat untuk berobat, terlebih bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.
"Baik puskesmas tingkat kelurahan maupun kecamatan agar ada peningkatan kualitas. Sehingga hak rakyat atas kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dapat dipenuhi," tutur Wahidah Rustam, Ketua Solidaritas Perempuan.
Sementara itu pembenahan layanan kesehatan di daerah sudah mulai dilakukan Kemenkes. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan 144 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, ahli farmasi, dan profesi kesehatan lainnya yang tergabung dalam program Nusantara Sehat. Program ini dicanangkan untuk menguatkan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal.
Baca juga: Mulai April, Kemenkes Pertimbangkan Beri Apresiasi Faskes Berprestasi
Kemenkes beserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga berencana untuk mengapresiasi faskes yang berprestasi. Sekitar 155 keluhan penyakit idealnya bisa ditangani oleh faskes primer dan hal tersebut menjadi patokan kemenkes dalam menilai performa. Penilaian mulai dilakukan April 2015.
Jumlah kunjungan pasien pada satu faskes akan didata kemudian dibandingkan dengan jumlah rujukannya. Tiap rujukan faskes tersebut akan diinvestigasi apakah memang diperlukan atau malah bisa ditangani segera. Faskes dengan tingkat rujukan tak perlu yang tinggi akan mendapat evaluasi rendah.
April, Mei, dan Juni adalah masa uji coba program evaluasi ini akan diberlakukan. Saat ini apresiasi bagi yang berprestasi menjadi fokus utama, namun kedepannya tak menutup kemungkinan sanksi juga akan diterapkan bagi faskes yang kurang baik pelayanannya.
(rsm/vit)
