Minggu, 28 Jul 2019 10:44 WIB

Teror Obat Palsu: 'Apotek Saja Kebobolan, Bagaimana Kios Obat?'

Rosmha Widiyani - detikHealth
197 Apotek jadi korban peredaran obat palsu asal Semarang. (Foto: thinkstock) 197 Apotek jadi korban peredaran obat palsu asal Semarang. (Foto: thinkstock)
Jakarta - Kasus obat palsu yang melibatkan 197 apotek di Jabodetabek mengundang keprihatinan banyak pihak. Salah satunya ahli hukum yang menawarkan solusi dalam penegakan aturan.

Pakar hukum, kebijakan publik, dan komunikasi, Widyaretna Buenastuti, menyarankan perbedaan sudut pandang dalam menyidangkan perkara obat palsu. Kasus dipandang sebagai perampasan hak dasar dalam bidang kesehatan.

"Kesehatan adalah hak dasar yang ada dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Setiap orang yang beli obat ingin sehat, tapi harapannya tidak terwujud gara-gara obat palsu. Dengan memandang obat palsu adalah perampasan hak dasar, maka hukumannya bisa maksimal," kata Widya yang juga menjadi Director and Senior Consultant Inke Maris and Associates (IM & A).



Aturan yang dikenakan pada pelaku bisa pasal 196 dan 197 Undang-Undang (UU) Kesehatan. Pasal 196 memberi sanksi 10 tahun dan denda Rp 1 miliar pada pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tidak sesuai aturan. Produk ini tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu.

Pada pasal 197, ancaman sanksi penjara meningkat menjadi 15 tahun. Sementara denda yang ditanggung pelaku menjadi 15 tahun. Pasal ini dikenakan pada pelaku yang memproduki atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar.



Sementara ahli hukum Dr Henry Soelistyo Budi, SH, LLM menyarankan penataam kembali pola distribusi obat. Pengawasan ketat tidak hanya ditujukan pada obat keras, tapi juga yang dijual bebas atau over the counter (OTC). Obat jangan sampai dijual di tempat yang tidak memiliki cukup sumber daya dan pengetahuan soal produk tersebut.

"Penataan bisa dimulai dari toko-toko kecil di jalan yang menyediakan obat. Melihat pengalaman kemarin, yang apotek saja kebobolan bagaimana dengan kios yang tidak tahu barang itu, dapat dari mana, atau yang memproduksi. Setelah toko, baru kemudian apotek," kata Henry.

Menurut Henry, penataan kembali distribusi obat memang tidak mudah. Namum kecolongan obat palsu di apotek menandakan ada yang perlu diperbaiki dalam pola distribusi. Henry mengatakan, arah penertiban distribusi obat sebetulnya telah menuju arah yang lebih baik. Tanpa ada penertiban, bencana akibat obat palsu akan terus terjadi.



Simak Video "Hati-hati! Obat Penyakit Diabetes Paling Banyak yang Dipalsukan"
[Gambas:Video 20detik]
(up/up)