Selasa, 13 Jul 2021 05:59 WIB

Soal Vaksin Berbayar, Kemenkes Bantah Tudingan Didesak Kementerian BUMN

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Munculnya pilihan vaksin COVID-19 berbayar menuai kontroversi di kalangan masyarakat. PT Kimia Farma TBK pun kemudian menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Topik Hangat Vaksin Corona Berbayar
Jakarta -

Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi angkat bicara soal tudingan keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait vaksinasi program gotong royong individu ialah desakan Kementerian BUMN.

Proses pengambilan keputusan vaksin COVID-19 berbayar disebut dr Nadia sudah melalui kajian bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait. Pernyataan Pandu Riono pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) yang menduga Menkes sebenarnya tak setuju dengan vaksin COVID-19 berbayar disebut keliru.

"Jadi proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu untuk pelaksanaannya diambil melalui rapat bersama di KPC PEN yang disetujui oleh semua Kementerian atau Lembaga terkait," tegas dr Nadia kepada detikcom Senin (12/7/2021).

"Selanjutnya, hal ini dibawa ke ratas kabinet yang juga akhirnya disepakati untuk dijalankan, jadi tidak benar dikarenakan oleh desakan atau tekanan dari Kementerian BUMN," sambungnya.

Sementara, Pandu meyakini Kementerian BUMN melalui vaksin COVID-19 program gotong royong mandiri tengah berupaya 'menghidupkan' sejumlah perusahaan di bawah kementerian terkait. Hal tersebut diyakininya usai kerap mendapat 'serangan' dari beberapa pihak di Kementerian BUMN terkait awal mula opsi vaksinasi gotong royong.

"Dari awal saya mendapat serangan dari teman-teman yang bekerja di BUMN, ya kalau berdebat kan mereka menganggap kalau ini sesuatu yang tidak benar, untuk masalah-masalah isu vaksin gotong royong," jelas Pandu dalam wawancara bersama CNN TV.

"Saya kira Menteri Kesehatan kita sebenarnya nggak setuju dengan konsep vaksin KF tapi beliau itu sebenarnya dapat tekanan dari ketua satgas pelaksana COVID-19, ini kan Menteri BUMN, dan Menteri BUMN itu harus menghidupkan BUMN di bawahnya, Kimia Farma, Bio Farma, dan sebagainya," sebutnya.



Simak Video "Kendala Pelaksanaan Program Vaksin Gotong Royong di Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)
Topik Hangat Vaksin Corona Berbayar