.webp)
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana membuat program pemeriksaan kesehatan gratis dengan sasaran 52 juta orang. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Rabu (25/9/2024).
Pemeriksaan kesehatan gratis bertujuan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat mengetahui risiko penyakit yang diidapnya. Secara jangka panjang, program ini ditargetkan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat menyusul Indonesia Emas 2045.
Terkait hal itu, Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan nama sebenarnya bukan medical checkup melainkan pemeriksaan kesehatan sesuai siklus kehidupan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita punya buku namanya screening kesehatan, misalnya anak umur 0-5 tahun sebaiknya screening apa saja, kemudian usia anak sekolah screening apa saja, remaja screening apa saja, dan dewasa screening apa saja," ucapnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024)
dr Nadia mengatakan program kesehatan gratis tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan kebijakan screening kesehatan atau pemeriksaan kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Ia juga menyebut pemeriksaan atau screening kesehatan yang tadinya hanya untuk 14 penyakit, kini ditambahkan lebih banyak, termasuk pemeriksaan ginjal, talasemia, mata, dan lainnya.
"Screening kesehatan untuk deteksi dini kan, ingat kan ada 14 screening di transformasi primer, kan, yang sudah kita lakukan. SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital), KP (Koch Pulmonum) - TBC, kemudian, hipertensi, obesitas, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis) itu sudah ada tuh programnya. Nah, sekarang kita tambahkan lebih banyak saja," imbuhnya lagi
"Dan memperbesar sasaran," katanya lagi.
Menurut dr Nadia, screening kesehatan atau pemeriksaan kesehatan yang dulu adalah sebuah program "Jadi apakah mereka (pasien) akan datang atau tidak, itu program yang kita dorong."
Sementara program pemeriksaan kesehatan yang saat ini akan disesuaikan dengan siklus hidup pasien.
Di sisi lain, ketika ditanya apakah sudah ada koordinasi terkait hal ini dengan pemerintahan baru, dr Nadia menyebut belum ada dan masih ditahap pembahasan.
"Tapi kemarin di pembahasan sudah ada diminta rencana untuk bisa menyambung gitu. Jadi memang ada tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya screning HPV-DNA," imbuhnya lagi.
(suc/up)
