Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden serta wakil presiden terpilih di pemerintahan mendatang, berencana menyiapkan medical check up gratis untuk 52 juta penduduk. Prioritas utama dalam skrining penyakit dikhususkan untuk tuberkulosis (TBC), mengingat Indonesia menjadi negara kedua dengan catatan TBC terbanyak di dunia.
Kurang lebih sekitar Rp 5 triliun anggaran yang diluncurkan untuk program terkait. Rencananya, secara keseluruhan ada 500 juta penduduk yang bisa menerima manfaat sejenis untuk medical check up sejumlah penyakit.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut penduduk berisiko tuberkulosis (TBC), warga lanjut usia maupun risiko penyakit katastropik akan diprioritaskan mendapat akses skrining gratis.
Wacana ini disambut baik sejumlah pakar. Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Prof Tjandra Yoga Aditama menilai tahap pemberian skrining gratis yang diprioritaskan untuk TBC, sudah tepat.
"Jumlah kasus TBC kita kedua terbesar di dunia. Karena itu saya sangat mendukung kalau pemerintah baru akan memberi prioritas penting bagi pengendalian TBC," terang Prof Tjandra saat dihubungi detikcom Kamis (26/9/2024).
Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kasus TBC di Indonesia disebutnya tak perlu tanggung-tanggung. Bila ada kemungkinan membuka badan baru yang khusus bertanggung jawab pada penekanan kasus TBC, dinilai jauh lebih baik.
"Supaya jelas kegiatan dan targetnya untuk menangani TBC," tuturnya kepada detikcom Kamis (26/9/2024).
"Kalau ada badan baru yang khusus diberi tanggung jawab pengendalian TB (dan penyakit paru lainnya) tentu akan bagus, dan siap mendukung. Kalau toh tidak badan baru maka di Kementerian Kesehatan perlu ada Unit Kerja yang cukup berbobot (dari kacamata struktur kelembagaan, pengorganisasian, SDM, anggaran dan lain-lain) yang dapat mengerjakan dan mengimplementasikan kegiatan secara efektif dan efisien, dengan target (proses dan hasil) yang jelas, yang tentu kita siap mendukung," sambungnya.
Sebagai catatan, pemeriksaan kesehatan atau skrining penyakit sebetulnya sudah berlaku di pemerintahan Joko Widodo, pasca Kementerian Kesehatan RI melakukan transformasi kesehatan. Termasuk melalui Undang Undang kesehatan baru di UU No. 17 Tahun 2023.
Sedikitnya ada 14 skrining gratis yang tersedia di Puskesmas, untuk melihat risiko kemungkinan terpapar penyakit kanker, stroke, hingga jantung. Lantas, apakah medical check up tersebut akan menambah daftar panjang skrining gratis pemerintahan sebelumnya?
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dr Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya masih membahas kemungkinan semacam itu dengan antar lembaga serta kementerian lain.
Beberapa hal yang diperhitungkan termasuk sasaran dan prioritas pemberian skrining pada semua kelompok usia. Artinya, perlu penyesuaian jenis skrining apa yang diberikan berdasarkan masing-masing umur.
Wacananya, program Prabowo-Gibran tersebut disebut dr Nadia akan diintregrasikan dengan kebijakan skrining 14 penyakit di puskesmas. Penambahan skrining bisa saja diperluas termasuk untuk pemeriksaan kesehatan ginjal talasemia, mata, dan penyakit lain.
"Sceening kesehatan untuk deteksi dini kan, ingat kan ada 14 screening di transformasi primer, kan, yang sudah kita lakukan. SAK, KPTBC, kemudian, hipertensi, obesitas, PPOK itu sudah ada tuh programnya. Nah, sekarang kita tambahkan lebih banyak saja," imbuhnya lagi
"Dan memperbesar sasaran," katanya lagi.
Perlukah ada badan baru untuk menangani program pemeriksaan atau medical check up gratis?
NEXT: Catatan Pakar
(naf/up)