Kerja sama ini bertujuan mengintegrasikan perencanaan, kebijakan, hingga monitoring distribusi obat secara efisien dan transparan demi mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang inklusif dan berkeadilan.
"Pengawasan BPOM mencakup seluruh rantai, dari riset, produksi, izin edar, hingga distribusi di lapangan. Kami tidak bisa bekerja sendiri," ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya.
Ghufron menambahkan bahwa prinsip gotong royong yang diusung BPJS Kesehatan akan memperkuat sinergi ini. "Dengan gotong royong, semua tertolong," ujarnya.
Selain menggandeng BPJS Kesehatan, BPOM juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi, seperti APDESI, APIMSA, HMI, Ormas Salimah, dan BIG Indonesia. Fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat dan UMKM di sektor obat dan makanan.
Menurut data BPOM, lebih dari 12.000 UMKM telah terdaftar dan dibina dalam bidang obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM menyebut UMKM sebagai target strategis untuk didorong naik kelas melalui sertifikasi dan registrasi produk.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Mereka menyumbang 61 persen PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja," ujar Ketua Umum APIMSA (Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.
Sebagai bagian dari kolaborasi, BPOM dan APIMSA menggelar APIMSA Fest 2025 pada 23-25 Juni di kantor BPOM. Bazar bertema 'Festival UMKM untuk Negeri' ini menghadirkan 63 booth UMKM dengan berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, fashion, hingga produk kesehatan.
Kepala BPOM menilai bazar ini menjadi sarana pembinaan, promosi, dan perluasan pasar bagi pelaku UMKM. Selain mendukung perekonomian, kegiatan ini juga memperkuat komitmen BPOM dalam menjaga keamanan produk yang beredar di masyarakat.
Simak Video "Video Dirut BPJS Kesehatan Bicara soal Rencana Pemutihan Tunggakan"
(naf/kna)